KPK, sebuah singkatan berjuta cerita. Mengapa saya katakan demikian? Yang pasti bukan karena ini judul sinetron atau judul sebuah novel. Menurut saya, KPK itu ibarat seorang bunga desa, selalu menarik hati setiap pria yang memandangnya. Tentu saja ada yang mendekati karena benar-benar serius untuk menjalin hubungan dan ada pula yang mendekati dengan berniat untuk mencelakai.
Kira-kira seperti itulah gambaran KPK saat ini. Sebuah lembaga independen yang telah diatur dan disahkan berdasar undang-undang itu kini bisa dikatakan berjuang sendirian bersama rakyat.
KPK vs Komisi III DPR
Tentu saja pasti masih terekam dengan jelas dibenak anda dengan gerakan 'Sejuta Koin untuk KPK,' atau 'Jeruji untuk KPK' yang sempat disiarkan di seluruh televisi nasional beberapa waktu lalu. Kecuali, beberapa diantara anda ada yang baru saja kembali dari petapaan di gua atau dibawah air terjun.
Gerakan-gerakan semacam diatas tadi terjadi karena ketidakpuasan rakyat atas wacana DPR untuk menunda rencana pembangunan gedung baru KPK, yang sebelumnya harus melalui prosedur dengan cara disetujui oleh Komisi III DPR RI terlebih dahulu.
Padahal, gedung KPK sejak 2004 belum pernah dibenahi. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan 'kemewahan' yang dirasakan oleh DPR dengan ruangan Banggar yang menghabiskan dana Milyaran atau wacana pembangunan gedung baru di Senayan yang memiliki fasilitas spa dan toilet mewah, yang syukurnya tidak jadi dibangun (semoga saja).
Rakyat bergerak, karena rasa ketidakpuasan atas apa yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI tidak mencerminkan suara rakyat. Wajar, saya rasa. Rakyat memilih anggota parlemen dan seharusnya parlemen menyuarakan suara rakyat. Tapi sebenarnya apa yang terlihat dimedia justru berbanding terbalik, para anggota DPR ini kebanyakan lebih dipandang berlimpah kemewahan daripada berjuang untuk rakyat. Sudahlah, saya rasa tak perlu dibahas lebih jauh lagi soal kemewahan DPR ini. Kembali fokus ke topik.
Kala itu saya sempat berfikir, "Ngapain aja sih para anggota DPR, apa nggak denger rakyat? Sebenarnya DPR itu bekerja untuk siapa?", begitu kira-kira pertanyaan yang sedikit menggelitik rasa ingin tahu saya.
KPK vs Polri
Lepas beberapa bulan setelah gesekan antara KPK dan Komisi III DPR RI, kini kita kembali disuguhkan atraksi menarik yang tentu tak kalah panasnya, bahkan mungkin lebih panas dari episode kemarin. Yap, KPK vs Polri. Dua lembaga penegak keadilan ini bersitegang setelah mencuatnya nama beberapa orang yang tersanduyng kasus Korupsi Simulator SIM yang menyeret sejumlah nama dari pihak kepolisian, dan sudah barang tentu kepolisian tak hanya tinggal diam.
Kembali kita flashback pada beberapa waktu lalu, saat KPK memanggil Djoko Susilo, tersangka dugaan kasus Korupsi Simulator SIM di Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Setali tiga uang, pihak Polri pun ikut-ikutan memanggil kompol Novel Baswedan, penyidik KPK yang dulunya seorang anggota kepolisian di Polres Kota Bengkulu. Kompol Novel Baswedan adalah penyidik KPK yang telah banyak mengungkap kasus korupsi, mulai dari Nazarudin, kasus Hambalang, PON Riau, penangkapan Bupati Buol dan baru-baru ini kasus Simulator SIM.
Kejanggalan mulai tercium kala pihak Polri menyeret Novel dengan tudingan terlibat pembunuhan tersangka pencurian ketika masih menjabat Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Bengkulu, delapan tahun silam. Kenapa saya katakan janggal? Ya, karena tudingan tersebut sudah delapan tahun lamanya 'menganggur', kenapa baru diungkap sekarang?? Dan ohya, info tambahan buat anda, bahwa pak Novel sudah mendapat beberapa kali kenaikan jabatan setelah 2004. Bagaimana bisa seorang yang sedang dalam kasus dapat kenaikan pangkat? Apa kepolisian kecolongan atau pihak kepolisian memang sengaja membutakan mata dan menulikan telinga? Allahu 'alam.
Yang pasti begini, kasus ini benar-benar bentuk pelemahan KPK. Tak perduli dengan cara apa, jika tudingan tersebut masih menyimpan kejanggalan maka siapapun itu, harus dilawan. Dilawan dengan cara halus tentunya.
Saya bukannya mengecam kepolisian karena baru bisa mengungkap kasus lama, tapi kenapa Novel Baswedan? Disaat sekarang ini, disaat KPK sedang menjalankan tugas besarnya? Dan melibatkan pihak kepolisian sebagai tersangka? Let 'time' give us the answer.
KPK vs Komisi III DPR: Jilid 2
Sekuel KPK vs Komisi III DPR terus berlanjut, masih sebagai pemeran utamanya KPK dan Komisi III DPR RI. Kali ini sedikit berbeda, masalahnya bukan tentang pembangunan gedung baru lagi, melainkan wacana revisi UU KPK. Lalu, apa masalahnya? Begini, kita semua tahu bahwa KPK adalah badan penegak hukum yang paling dicintai rakyat, bukan karena mereka suka menebar janji-janji tapi karena hasil kerja mereka yang membuat rakyat jatuh cinta pada KPK.
Namun, rencana revisi UU KPK oleh Komisi III DPR RI ini dianggap akan melemahkan kedudukan KPK jika benar-benar disahkan. KPK bagai macan tanpa taring dan cakarnya bila saja rencana revisi UU KPK ini terealisasikan. Namun, upaya pengkerdilan KPK ini kembali menarik perhatian rakyat, terbukti banyak kalangan dari anak TK hingga orang tua dan dari kalangan akademisi hingga kalangan penjual nasi memprotes langkah Komisi III DPR RI ini.
Lalu pertanyaannya, mengapa Komisi III DPR RI masih kekeuh dengan pendiriannya, sementara rakyat harus memperjuangkan sendiri apa yang menurut mereka benar? Lalu, kepada rakyat manakah DPR bekerja? Jika tujuan KPK adalah baik, untuk memberantas korupsi, lantas mengapa Komisi III berupaya mengkerdilkan KPK?
Entahlah.
Yang jelas, DPR yang selama ini anggotanya terkenal sering terjerat kasus korupsi (Nazaruddin, Angelina Sondakh, dll. semua diungkap oleh KPK) memiliki 'Kartu AS', yaitu rencana pengkerdilan ini.
Memang, kita tidak bisa menyamaratakan semua anggota DPR, baik di daerah maupun pusat. Tapi, setelah apa yang kita lihat selama ini? Saya yakin masyarakat kita sudah melek hukum, tidak dapat dibodoh-bodohi lagi. Jadi saya serahkan penilaian kepada para pembaca setia blog ini. Kelanjutan ceritanya? Sama seperti anda, saya juga masih menunggu-nunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
To be continued...
- follow twitter saya » @canpratama
Kira-kira seperti itulah gambaran KPK saat ini. Sebuah lembaga independen yang telah diatur dan disahkan berdasar undang-undang itu kini bisa dikatakan berjuang sendirian bersama rakyat.
 |
| Sumber gambar: Kompasiana |
KPK vs Komisi III DPR
Tentu saja pasti masih terekam dengan jelas dibenak anda dengan gerakan 'Sejuta Koin untuk KPK,' atau 'Jeruji untuk KPK' yang sempat disiarkan di seluruh televisi nasional beberapa waktu lalu. Kecuali, beberapa diantara anda ada yang baru saja kembali dari petapaan di gua atau dibawah air terjun.
Gerakan-gerakan semacam diatas tadi terjadi karena ketidakpuasan rakyat atas wacana DPR untuk menunda rencana pembangunan gedung baru KPK, yang sebelumnya harus melalui prosedur dengan cara disetujui oleh Komisi III DPR RI terlebih dahulu.
Padahal, gedung KPK sejak 2004 belum pernah dibenahi. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan 'kemewahan' yang dirasakan oleh DPR dengan ruangan Banggar yang menghabiskan dana Milyaran atau wacana pembangunan gedung baru di Senayan yang memiliki fasilitas spa dan toilet mewah, yang syukurnya tidak jadi dibangun (semoga saja).
Rakyat bergerak, karena rasa ketidakpuasan atas apa yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI tidak mencerminkan suara rakyat. Wajar, saya rasa. Rakyat memilih anggota parlemen dan seharusnya parlemen menyuarakan suara rakyat. Tapi sebenarnya apa yang terlihat dimedia justru berbanding terbalik, para anggota DPR ini kebanyakan lebih dipandang berlimpah kemewahan daripada berjuang untuk rakyat. Sudahlah, saya rasa tak perlu dibahas lebih jauh lagi soal kemewahan DPR ini. Kembali fokus ke topik.
Kala itu saya sempat berfikir, "Ngapain aja sih para anggota DPR, apa nggak denger rakyat? Sebenarnya DPR itu bekerja untuk siapa?", begitu kira-kira pertanyaan yang sedikit menggelitik rasa ingin tahu saya.
KPK vs Polri
Lepas beberapa bulan setelah gesekan antara KPK dan Komisi III DPR RI, kini kita kembali disuguhkan atraksi menarik yang tentu tak kalah panasnya, bahkan mungkin lebih panas dari episode kemarin. Yap, KPK vs Polri. Dua lembaga penegak keadilan ini bersitegang setelah mencuatnya nama beberapa orang yang tersanduyng kasus Korupsi Simulator SIM yang menyeret sejumlah nama dari pihak kepolisian, dan sudah barang tentu kepolisian tak hanya tinggal diam.
Kembali kita flashback pada beberapa waktu lalu, saat KPK memanggil Djoko Susilo, tersangka dugaan kasus Korupsi Simulator SIM di Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Setali tiga uang, pihak Polri pun ikut-ikutan memanggil kompol Novel Baswedan, penyidik KPK yang dulunya seorang anggota kepolisian di Polres Kota Bengkulu. Kompol Novel Baswedan adalah penyidik KPK yang telah banyak mengungkap kasus korupsi, mulai dari Nazarudin, kasus Hambalang, PON Riau, penangkapan Bupati Buol dan baru-baru ini kasus Simulator SIM.
Kejanggalan mulai tercium kala pihak Polri menyeret Novel dengan tudingan terlibat pembunuhan tersangka pencurian ketika masih menjabat Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resor Bengkulu, delapan tahun silam. Kenapa saya katakan janggal? Ya, karena tudingan tersebut sudah delapan tahun lamanya 'menganggur', kenapa baru diungkap sekarang?? Dan ohya, info tambahan buat anda, bahwa pak Novel sudah mendapat beberapa kali kenaikan jabatan setelah 2004. Bagaimana bisa seorang yang sedang dalam kasus dapat kenaikan pangkat? Apa kepolisian kecolongan atau pihak kepolisian memang sengaja membutakan mata dan menulikan telinga? Allahu 'alam.
Yang pasti begini, kasus ini benar-benar bentuk pelemahan KPK. Tak perduli dengan cara apa, jika tudingan tersebut masih menyimpan kejanggalan maka siapapun itu, harus dilawan. Dilawan dengan cara halus tentunya.
Saya bukannya mengecam kepolisian karena baru bisa mengungkap kasus lama, tapi kenapa Novel Baswedan? Disaat sekarang ini, disaat KPK sedang menjalankan tugas besarnya? Dan melibatkan pihak kepolisian sebagai tersangka? Let 'time' give us the answer.
KPK vs Komisi III DPR: Jilid 2
Sekuel KPK vs Komisi III DPR terus berlanjut, masih sebagai pemeran utamanya KPK dan Komisi III DPR RI. Kali ini sedikit berbeda, masalahnya bukan tentang pembangunan gedung baru lagi, melainkan wacana revisi UU KPK. Lalu, apa masalahnya? Begini, kita semua tahu bahwa KPK adalah badan penegak hukum yang paling dicintai rakyat, bukan karena mereka suka menebar janji-janji tapi karena hasil kerja mereka yang membuat rakyat jatuh cinta pada KPK.
Namun, rencana revisi UU KPK oleh Komisi III DPR RI ini dianggap akan melemahkan kedudukan KPK jika benar-benar disahkan. KPK bagai macan tanpa taring dan cakarnya bila saja rencana revisi UU KPK ini terealisasikan. Namun, upaya pengkerdilan KPK ini kembali menarik perhatian rakyat, terbukti banyak kalangan dari anak TK hingga orang tua dan dari kalangan akademisi hingga kalangan penjual nasi memprotes langkah Komisi III DPR RI ini.
Lalu pertanyaannya, mengapa Komisi III DPR RI masih kekeuh dengan pendiriannya, sementara rakyat harus memperjuangkan sendiri apa yang menurut mereka benar? Lalu, kepada rakyat manakah DPR bekerja? Jika tujuan KPK adalah baik, untuk memberantas korupsi, lantas mengapa Komisi III berupaya mengkerdilkan KPK?
Entahlah.
Yang jelas, DPR yang selama ini anggotanya terkenal sering terjerat kasus korupsi (Nazaruddin, Angelina Sondakh, dll. semua diungkap oleh KPK) memiliki 'Kartu AS', yaitu rencana pengkerdilan ini.
Memang, kita tidak bisa menyamaratakan semua anggota DPR, baik di daerah maupun pusat. Tapi, setelah apa yang kita lihat selama ini? Saya yakin masyarakat kita sudah melek hukum, tidak dapat dibodoh-bodohi lagi. Jadi saya serahkan penilaian kepada para pembaca setia blog ini. Kelanjutan ceritanya? Sama seperti anda, saya juga masih menunggu-nunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
To be continued...
- follow twitter saya » @canpratama
0 komentar:
Posting Komentar
Komentar Anda adalah sebuah bentuk penghargaan bagi Saya sebagai penulis. Berkomentarlah dengan sopan, Terimakasih.
(sertakanlah Linkback ke Link ini jika ingin Copy-Paste)